QBeritakan.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menahan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, pada Kamis petang, 20 Februari 2025. Hasto tampak keluar dari Gedung KPK dengan mengenakan rompi oranye serta tangan terborgol, menandai statusnya sebagai tahanan dalam kasus suap dan perintangan penyidikan.
Penahanan ini setelah Hasto menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku. Selain itu, ia juga dugaannya terlibat dalam obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus yang sama.
Sebelumnya, Hasto menyatakan bahwa ia siap menghadapi kemungkinan penahanan oleh KPK. “Saya sudah siap lahir batin jika ditahan KPK,” ujar Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Menurutnya, proses hukum harus berjalan secara adil dan demokratis. Ia berharap demokrasi tetap terjaga meskipun dirinya harus menghadapi proses hukum yang sedang berlangsung. “Republik ini terbangun berdasarkan hukum yang berkeadilan. Jika itu terjadi, saya berharap ini dapat menjadi bagian dari perjuangan dalam menegakkan hukum yang benar,” tambahnya.
Kasus Suap dan Perintangan Penyidikan
KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sejak 24 Desember 2024. Status tersangka ini berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.
Tak hanya itu, KPK juga menjerat Hasto dengan tuduhan merintangi penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus yang melibatkan Harun Masiku. Meskipun demikian, Hasto menegaskan ia bukan pejabat negara dan tidak ada kerugian negara yang timbul dalam perkara yang menyeret namanya.
Saat Hasto terperiksa, massa yang mengenakan atribut merah berkumpul di depan Gedung KPK, menyanyikan Mars dan Himne PDI Perjuangan sebagai bentuk dukungan.
Penahanan Hasto Kristiyanto menambah daftar panjang kasus yang melibatkan pejabat partai politik di Indonesia. Publik kini menanti kelanjutan proses hukum yang akan Sekjen PDI-P jalani tersebut. KPK sendiri menegaskan akan terus menindak tegas setiap upaya korupsi dan perintangan penyidikan demi menegakkan keadilan di Tanah Air.
