Sebanyak 75 persen publik tidak suka Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun dinasti politik

Wartawan Goes Too Campus
Jumat, 17 November 2023 | November 17, 2023 WIB Last Updated 2023-11-17T06:45:12Z



QBeritakan.com - Sebanyak 75 persen publik tidak suka Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun dinasti politik. Hal ini berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research And Consulting (SMRC).

Saat ini anak Jokowi, Gibran Rakabuming menjadi Wali Kota Surakarta sekaligus Cawapres pendamping Prabowo Subianto, menantunya Bobby Nasution, menjadi Wali Kota Medan, dan anak bungsunya, Kaesang Pangarep, diangkat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Sebanyak 68 persen menyatakan percaya pandangan bahwa Jokowi sedang membangun politik dinasti. Dari yang tahu itu juga, 75 persen menyatakan tidak suka Presiden Jokowi membangun politik dinasti," ujar Saiful Mujani dalam keterangannya Kamis, (16/11/2023).

Saiful menjelaskan bahwa politik dinasti adalah kekuasaan yang diperoleh melalui atau karena ikatan darah. Politik dinasti adalah kekuasaan yang turun-temurun, seperti dari ayah ke anak.

"Dalam hubungan ini, ada pihak yang ingin mendapatkan kekuasaan dan di pihak lain ada yang sedang berkuasa," jelasnya.

Menurut dia, politik dinasti tidak terjadi jika tidak ada pihak yang sedang berkuasa. Seseorang bisa menjadi pejabat publik seperti gubernur dan bupati, dikatakan punya karakteristik dinasti apabila ia memperoleh kekuasaan atau jabatan tersebut terkait dengan pihak yang sedang berkuasa.

"Di mana pihak yang sedang berkuasa itu memiliki hubungan darah dengan yang sedang mencari kekuasaan tersebut," katanya.

Dalam demokrasi, lanjut Saiful, pejabat eksekutif seperti presiden, gubernur, dan bupati memang dipilih oleh rakyat. Memang berbeda antara politik dinasti dalam sistem kerajaan dan sistem demokrasi.

pemilihan terhadap orang yang mau mendapatkan jabatan tersebut, tapi ditunjuk oleh sang raja. Sedangkan, dalam demokrasi, seseorang menjadi pejabat publik harus melalui pemilihan umum.

"Karena itu, dalam demokrasi, di mana seseorang menduduki jabatan melalui pemilihan umum bisa masuk dalam praktik politik dinasti apabila dalam prosesnya ada unsur hubungan darah antara yang sedang berkuasa dengan yang sedang mencari jabatan tersebut," jelasnya.

Sumber: iNews

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Sebanyak 75 persen publik tidak suka Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun dinasti politik

Trending Now