QBeritakan.com - Pihak kepolisian menjamin keamanan masyarakat di Jorong Pigogah, Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) setelah dipulangkan usai melakukan aksi di kantor gubernur dan bertahan beberapa hari di Masjid Raya Sumbar.
Saat kunjungi rombongan Forkopimda Pasbar pada Selasa, 22 Agustus 2023, masyarakat di Jorong Pigogah terlihat sudah beraktivitas seperti biasa, berkebun dan berjualan di kampung mereka.
Meski demikian sosialisasi dan pendekatan persuasif tim gabungan terus dilakukan kepada masyarakat terkait status lahan tersebut agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran hukum di sekitar hutan lindung dan hutan produksi, terlebih membuka lahan mengolah atau memperjualbelikan hasil hutan tanpa ada izin.
Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Basuki mengatakan, sosialisasi kepada masyarakat untuk mendapatkan solusi dan penyelesaian yang terbaik terus dilakukan, termasuk melarang masyarakat melakukan pembukaan lahan baru di kawasan tersebut.
Agung berharap, masyarakat tidak lagi membuka lahan dan mengarap lahan di kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi terlebih daerah tersebut direncanakan sebagai kawasan proyek strategis nasional atau PSN.
"Jadi untuk kondisi sampai dengan saat ini pasca pemulangan warga kampung halamannya dan kemarin sudah kita lakukan pengawalan sampai ke rumahnya, masing-masing dalam keadaan lengkap, sehat dan sekarang masyarakat sudah beraktivitas seperti biasa, berkebun dan berjualan di kampungnya masing-masing," katanya.
Menindaklanjuti hasil dari FGD yang dipimpin oleh Gubernur Sumbar dan Wakil Polda ini adalah contoh bentuk upaya preventif kita yaitu dengan memasang peringatan agar masyarakat tidak membuka lahan yang baru jadi kawasan hutan yang berada di Kecamatan Air Bangis. (*)
Saat kunjungi rombongan Forkopimda Pasbar pada Selasa, 22 Agustus 2023, masyarakat di Jorong Pigogah terlihat sudah beraktivitas seperti biasa, berkebun dan berjualan di kampung mereka.
Meski demikian sosialisasi dan pendekatan persuasif tim gabungan terus dilakukan kepada masyarakat terkait status lahan tersebut agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran hukum di sekitar hutan lindung dan hutan produksi, terlebih membuka lahan mengolah atau memperjualbelikan hasil hutan tanpa ada izin.
Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Basuki mengatakan, sosialisasi kepada masyarakat untuk mendapatkan solusi dan penyelesaian yang terbaik terus dilakukan, termasuk melarang masyarakat melakukan pembukaan lahan baru di kawasan tersebut.
Agung berharap, masyarakat tidak lagi membuka lahan dan mengarap lahan di kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi terlebih daerah tersebut direncanakan sebagai kawasan proyek strategis nasional atau PSN.
"Jadi untuk kondisi sampai dengan saat ini pasca pemulangan warga kampung halamannya dan kemarin sudah kita lakukan pengawalan sampai ke rumahnya, masing-masing dalam keadaan lengkap, sehat dan sekarang masyarakat sudah beraktivitas seperti biasa, berkebun dan berjualan di kampungnya masing-masing," katanya.
Menindaklanjuti hasil dari FGD yang dipimpin oleh Gubernur Sumbar dan Wakil Polda ini adalah contoh bentuk upaya preventif kita yaitu dengan memasang peringatan agar masyarakat tidak membuka lahan yang baru jadi kawasan hutan yang berada di Kecamatan Air Bangis. (*)
