QBeritakan.com - Jelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Idul Adha, Pemerintah adaklan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan serentak di 341 lokasi yang tersebar di 301 Kabupaten/Kota di Indonesia pada 26 Juni 2023. Kegiatan yang memecahkan rekor dunia ini dilaksanakan guna memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan
Dijelaskan Kepada NFA Arief Prasetyo Adi, pada peluncuran GPM di Hotel Borobudur Jakarta, bahwa melalui kegiatan GPM masyarakat, bisa mendapatkan kebutuhan pangan pokok berkualitas dengan harga terjangkau untuk memenuhi konsumsi sehari-hari atau untuk mempersiapkan pelaksanaan Idul Adha.
“Setiap menjelang HBKN, kita selalu tingkatkan intensitas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, seperti hari ini menjelang Iduladha. Langkah ini untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dan konsumsi masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi nasional yang saat ini per Mei 2023 sudah melandai di angka 4,00 year on year. Diharapkan melalui pasokan pangan yang terjangkau secara luas, kebutuhan masyarakat terpenuhi, daya beli terjaga, serta inflasi di bulan Juni ini bisa terkendali dan tetap kembali turun,” tuturnya.
Pelaksanaan GPM melibatkan dinas yang menangani urusan pangan di tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota sebagai pelaksana di daerah masing-masing. Seperti pada umumnya setiap pelaksanaan GPM, para pemasok yang terdiri BUMN Pangan seperti Perum BULOG dan ID FOOD, BUMD, Asosiasi, Koperasi atau Gapoktan, serta pelaku usaha setempat lainnya menyediakan berbagai kebutuhan pangan pokok untuk dijual dengan harga terjangkau atau di bawah harga pasar.
Sejumlah komoditas tersebut meliputi, beras, telur ayam, cabai, bawang merah, bawang putih, daging ayam, daging sapi, gula, minyak goreng, serta aneka sayuran dan buah-buahan.
“Kita sengaja luncurkan GPM Serentak Nasional ini pada H-3 sebelum Iduladha, itu waktu yang ideal untuk masyarakat membeli kebutuhan pangan, khususnya untuk hari raya. Beberapa daerah bahkan melaksanakan GPM lebih dari 1 hari, ada yang melaksanakan dari tanggal 26 sampai 27 atau 28 Juni. Seluruh produk pangan yang dijual di sini harganya di bawah harga pasar atau tidak melebihi Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan tujuan awal pelaksanaan GPM, yaitu menyediakan pangan yang terjangkau bagi masyarakat,” jelas Arief.
Dijelaskan Kepada NFA Arief Prasetyo Adi, pada peluncuran GPM di Hotel Borobudur Jakarta, bahwa melalui kegiatan GPM masyarakat, bisa mendapatkan kebutuhan pangan pokok berkualitas dengan harga terjangkau untuk memenuhi konsumsi sehari-hari atau untuk mempersiapkan pelaksanaan Idul Adha.
“Setiap menjelang HBKN, kita selalu tingkatkan intensitas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, seperti hari ini menjelang Iduladha. Langkah ini untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dan konsumsi masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi nasional yang saat ini per Mei 2023 sudah melandai di angka 4,00 year on year. Diharapkan melalui pasokan pangan yang terjangkau secara luas, kebutuhan masyarakat terpenuhi, daya beli terjaga, serta inflasi di bulan Juni ini bisa terkendali dan tetap kembali turun,” tuturnya.
Pelaksanaan GPM melibatkan dinas yang menangani urusan pangan di tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota sebagai pelaksana di daerah masing-masing. Seperti pada umumnya setiap pelaksanaan GPM, para pemasok yang terdiri BUMN Pangan seperti Perum BULOG dan ID FOOD, BUMD, Asosiasi, Koperasi atau Gapoktan, serta pelaku usaha setempat lainnya menyediakan berbagai kebutuhan pangan pokok untuk dijual dengan harga terjangkau atau di bawah harga pasar.
Sejumlah komoditas tersebut meliputi, beras, telur ayam, cabai, bawang merah, bawang putih, daging ayam, daging sapi, gula, minyak goreng, serta aneka sayuran dan buah-buahan.
“Kita sengaja luncurkan GPM Serentak Nasional ini pada H-3 sebelum Iduladha, itu waktu yang ideal untuk masyarakat membeli kebutuhan pangan, khususnya untuk hari raya. Beberapa daerah bahkan melaksanakan GPM lebih dari 1 hari, ada yang melaksanakan dari tanggal 26 sampai 27 atau 28 Juni. Seluruh produk pangan yang dijual di sini harganya di bawah harga pasar atau tidak melebihi Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan tujuan awal pelaksanaan GPM, yaitu menyediakan pangan yang terjangkau bagi masyarakat,” jelas Arief.
Masuk Rekor Dunia MURI
Pelaksanaan GPM Serentak Nasional ini sekaligus pemecahan Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori Rekor Gerakan Pangan Murah Serentak di Lokasi Kabupaten/Kota terbanyak.“Pemecahan Rekor MURI ini bentuk komitmen pemerintah untuk menjadikan pemenuhan pangan masyarakat yang terjangkau sebagai prioritas. Hal ini juga untuk menggelorakan semangat Gerakan Pangan Murah kepada seluruh stakeholder pangan, terutama pemerintah daerah, agar semakin giat dan masif melaksanakan kegiatan seperti ini, mengingat GPM bisa menjadi instrumen pengendali inflasi daerah yang sangat efektif,” terangnya.
Arief mengatakan, kondisi pangan jelang Idul Adha saat ini tidak bisa dilepaskan dari terus digenjotnya pelaksanaan program-program stabilisasi lainnya, seperti Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), kegiatan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di BULOG untuk beras SPHP dan batuan pangan beras kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Selain itu penyaluran bantuan pangan telur dan daging ayam kepada 1,4 juta Keluarga Rawan Stunting (KRS), pengadaan pangan yang berpotensi defisit secara terukur, serta pemantauan berkala kondisi stok dan harga melalui dashboard secara real time sehingga mempercepat intervensi gejolak pangan di daerah.
“Program strategis untuk menjaga stabilisasi stok dan harga pangan tersebut mengoptimalkan kerja sama antar daerah, sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo yang menekankan penguatan sinergi untuk mengamankan pangan nasional. Kita juga pastikan, program stabilisasi pangan tersebut akan terus dilaksanakan diluar HBKN hingga akhir tahun,” ujarnya.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kesempatan yang sama menyampaikan, menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan GPM Serentak Nasional ini. Menurutnya, pengendalian harga pangan melalui GPM merupakan langkah yang penting, mengingat pangan merupakan bagian dari kelompok kebutuhan yang harganya berubah-ubah atau volatile, sehingga sangat mempengaruhi inflasi.
GPM Serentak ini, menurutnya juga merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk pengendalian harga pangan di daerah.
“Banyak hal-hal yang teman-teman pemerintah daerah tidak bisa lakukan penuh, karena keterbatasan fiskal, kewenangan mereka dan lain lain, untuk itulah intervensi pemerintah diperlukan. Salah satunya melalui GPM oleh pemerintah pusat. Apalagi menjelang permintaan naik di Iduladha,” tuturnya.
Lebih lanjut, Tito menyampaikan, dalam rangka pengendalian inflasi pihaknya sudah menyiapkan sejumlah langkah dari mulai rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah, Satgas Pangan harus bekerja, melakukan monitoring cek pasar setiap hari, termasuk juga gerakan pangan dan operasi pasar murah, serta kerja sama antar daerah, subsidi transportasi menggunakan belanja tidak terduga. “Jadi semua instrument di daerah kita minta untuk bergerak,” ucapnya.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, kegiatan GPM dapat memperpendek rantai distribusi pangan.
“Sehingga masyarakat akan mendapatkan harga terbaik. Ini kunci kita akan sukses karena kolaborasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono menyampaikan, ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan melalui GPM ini adalah hal yang sangat penting. Menurutnya, ini merupakan bentuk konsen dan perhatian terhadap upaya pengendalian inflasi.
“Berdasarkan data BPS (Badan Pusat STatistik) inflasi Mei 2023 sudah 4 persen. Artinya menurut perkiraan BI itu bisa terjadi bulan September. Tapi berkat kerja sama kita hari ini, 4 persen itu sudah maju 3 bulan. Tentunya semua inflasi semua kelompok turun, termasuk volatile food yang sekarang posisinya sudah di 3,28 persen,” ungkapnya.
Ia menegaskan, BI berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan GPM di daerah. “Kami punya 34 kantor di provinsi dan 8 di kabupaten/Kota atau 46 kantor perwakilan, siap untuk mendukung GPM,” tegasnya.
Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan, BUMN mendukung kegiatan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui 3 inisiatif utama.
Diantaranya melalui sejumlah program yang dilakukan oleh Holding BUMN Pangan ID FOOD dan Perum BULOG, seperti penguatan on farm untuk mendukung produksi, optimalisasi kegiatan off take, dan melakukan efisiensi rantai pasok di sektor pangan.
Launching GPM Serantak Nasional
Dalam kegiatan GMP Serentak Nasional ini, kontribusi BUMN melalui ID FOOD dan BULOG berperan menjadi supplier. Di mana ID FOOD berperan memasok produk pangan di 91 titik dan BULOG berperan di 256 titik pelaksanaan GPM.Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud menyampaikan, kegiatan ini sangat penting karena merupakan bentuk dukungan pemerintah agar masyarakat bisa mengakses pangan dengan harga yang wajar, utamanya di saat menjelang hari Iduladha.
Ia juga menyampaikan, apresiasi kepada NFA dan seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan GPM Serentak Nasional ini. Diharapkan kedepannya rekor ini bisa dipecahkan kembali dengan pelaksanaan GPM dengan titik lokasi lebih banyak, sehingga masyarakat bisa memperoleh akses yang lebih luas lagi terhadap pangan murah dan berkualitas.
GPM yang diinisiasi Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) ini bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, pelaku usaha (BUMN, BUMD, dan swasta), serta asosiasi.
Dalam Launching GPM Serantak Nasional ini juga dihadiri Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya, perwakilan dari Kantor Staf Kepresidenan, Sekretariat Kabinet, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik, Gubernur, Bupati, Walikota daerah pelaksanaan yang terhubung secara daring. Hadir juga di lokasi acara Satgas Pangan Polri, Direktur Utama BULOG, Direktur Utama ID FOOD, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, sejumlah Ketua dan Pimpinan Asosiasi.***
