QBeritakan.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui melakukan cawe-cawe atau terlibat langsung dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Langkah itu dinilai merusak tatanan pemilu dan demokrasi.
"Presiden kalau partisan, maka pemilu sulit untuk netral," ujar pengamat politik, Pangi Syarwi, kepada Medcom, Selasa, 30 Mei 2023.
Pangi menegaskan Jokowi sepatutnya sadar penentu presiden selanjutnya ada di tangan rakyat bukan atas selera Kepala Negara saat ini. "Biar rakyat mandiri dan independen menilai siapa yang paling tepat untuk presiden selanjutnya menjalankan mandat rakyat," ujar dia.
Menurutnya, tidak semua masyarakat sepaham dengan Presiden Jokowi yang selalu mempromosikan Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto sebagai capres. Untuk itu, seharusnya Jokowi memberikan kebebasan untuk rakyat menentukan pemimpin ke depan.
"Bisa jadi rakyat berkehendak lain, presiden selanjutnya bukan Ganjar atau Prabowo atau bukan juga Anies, bisa saja di luar nama itu," kata dia.
Senada, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menilai pernyataan Jokowi cawe-cawe dalam Pemilu 2024 menjadi sikap yang berlebihan. Pernyataan itu seharusnya tidak keluar dari Kepala Negara.
"Pernyataan Jokowi yang cawe-cawe terkait Pemilu 2024 tidak pas dan berlebihan," kata Kamhar melalui keterangan tertulis, Selasa, 30 Mei 2023.
Menurut Kamhar, Joko Widodo makin menunjukkan ketidaknetralan. Hal itu terlihat saat mempromosikan figur bacapres tertentu. "Ini menegaskan Jokowi tak netral. Apa pun justifikasinya, atas nama demokrasi, ini tak bisa dibenarkan," kata dia.
Dia menilai argumentasi cawe-cawe demi bangsa dan negara tidak pas. Sebab, ekspresi psikologinya yang merasa memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih memadai untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara maju tidak terlihat.
"Padahal kenyataannya tidak demikian. Beliau overestimate atas pengetahuan dan kemampuannya," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan akan terlibat langsung dalam Pemilu 2024. Dia menyampaikan itu saat bertemu sejumlah pemimpin media massa di Istana Negara, Jakarta Pusat.
"Ada lebih dari tujuh kali Presiden mengatakan cawe-cawe untuk kepentingan negara," kata Wakil Pemimpin Redaksi (Wapempred) Kompas TV, Yogi Nurgaha, di Kompleks Istana Kepresidenan.
"Presiden kalau partisan, maka pemilu sulit untuk netral," ujar pengamat politik, Pangi Syarwi, kepada Medcom, Selasa, 30 Mei 2023.
Pangi menegaskan Jokowi sepatutnya sadar penentu presiden selanjutnya ada di tangan rakyat bukan atas selera Kepala Negara saat ini. "Biar rakyat mandiri dan independen menilai siapa yang paling tepat untuk presiden selanjutnya menjalankan mandat rakyat," ujar dia.
Menurutnya, tidak semua masyarakat sepaham dengan Presiden Jokowi yang selalu mempromosikan Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto sebagai capres. Untuk itu, seharusnya Jokowi memberikan kebebasan untuk rakyat menentukan pemimpin ke depan.
"Bisa jadi rakyat berkehendak lain, presiden selanjutnya bukan Ganjar atau Prabowo atau bukan juga Anies, bisa saja di luar nama itu," kata dia.
Senada, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menilai pernyataan Jokowi cawe-cawe dalam Pemilu 2024 menjadi sikap yang berlebihan. Pernyataan itu seharusnya tidak keluar dari Kepala Negara.
"Pernyataan Jokowi yang cawe-cawe terkait Pemilu 2024 tidak pas dan berlebihan," kata Kamhar melalui keterangan tertulis, Selasa, 30 Mei 2023.
Menurut Kamhar, Joko Widodo makin menunjukkan ketidaknetralan. Hal itu terlihat saat mempromosikan figur bacapres tertentu. "Ini menegaskan Jokowi tak netral. Apa pun justifikasinya, atas nama demokrasi, ini tak bisa dibenarkan," kata dia.
Dia menilai argumentasi cawe-cawe demi bangsa dan negara tidak pas. Sebab, ekspresi psikologinya yang merasa memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih memadai untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara maju tidak terlihat.
"Padahal kenyataannya tidak demikian. Beliau overestimate atas pengetahuan dan kemampuannya," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan akan terlibat langsung dalam Pemilu 2024. Dia menyampaikan itu saat bertemu sejumlah pemimpin media massa di Istana Negara, Jakarta Pusat.
"Ada lebih dari tujuh kali Presiden mengatakan cawe-cawe untuk kepentingan negara," kata Wakil Pemimpin Redaksi (Wapempred) Kompas TV, Yogi Nurgaha, di Kompleks Istana Kepresidenan.
