QBeritakan.com - Jelang pelaksanaan Sensus Pertanian (ST2023) pada Mei 2023
nanti, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar menggelar Rapat Koordinasi
Daerah di Padang, Selasa (15/11/22). Rakorda ini turut melibatkan
pemerintah dari tingkat provinsi hingga kelurahan dan nagari, serta
TNI-POLRI guna mensukseskan penyelenggaraan Sensus nanti.
ST2023
nantinya akan mendata seluruh pelaku usaha pertanian, baik perorangan,
kelompok, maupun perusahaan pertanian berbadan hukum. Adapun pendataan
sensus yang dilakukan meliputi tujuh cakupan, yaitu tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa
pertanian yang ada di Sumatera Barat.
Membuka
Rakorda Sensus Pertanian tersebut, Wagub Sumbar Audy Joinaldy
menyampaikan dukungan pemerintah provinsi terhadap pelaksanaan ST2023.
Hal ini mengingat data pertanian inilah yang nantinya akan menjadi salah
satu dasar dalam penentuan kebijakan daerah, guna menjawab isu-isu
strategis tentang kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, khususnya
di Sumatera Barat.
"Data
sangat penting dalam pengambilan kebijakan. Jadi ini harus didukung
oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota juga TNI-Polri. Apapun
nanti yang BPS perlukan insyaallah kami akan bantu, kita akan follow up
selalu untuk suksesnya Sensus Pertanian," ujar Wagub.
Sebagai
provinsi dengan 22 persen PDRB dari sektor pertanian, Sumatera Barat
sudah semestinya mengembangkan pertanian yang kuat. Untuk mewujudkan hal
tersebut kata Wagub, tentu harus didukung program dan kebijakan yang
pas, dan untuk mendukung program serta kebijakan pas itu, salah satu
yang paling dibutuhkan adalah data-data yang akurat.
"Sumbar
barangkali salah satu provinsi dengan alokasi APBD terbesar di bidang
pertanian. Jadi memang visi misi dan program unggulan kita rata-rata
kesitu, sesuai dengan tema Rakorda ini, Mencatat Pertanian untuk
Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani Menuju Sumatera Barat
Madani," kata Wagub.
Pada
kesempatan itu, Wagub Audy juga menyinggung Program Nagari Statistik
yang dicanangkan Pemprov Sumbar dan BPS sebagai percontohan bagi program
Desa Cinta Statistik Nasional pada 2021 lalu. Menurutnya dengan adanya
Nagari Statistik, pemerintah dapat mengumpulkan data dari bawah secara
akurat sebagai salah satu landasan kebijakan.
"Data
yang baik itu bottom up, jadi nagari statistik itu harus di copy paste
ke nagari-nagari lain untuk mengumpulkan data bottom up," lanjutnya.
Sebelumnya,
Kepala BPS Sumbar, Herum Fajarwati menuturkan, pada ST2023 akan
dilakukan perluasan cakupan unit statistik dan penggunaan moda
pengumpulan data. Dengan tujuan agar Indikator yang dihasilkan dari
sensus tersebut nantinya dapat mencakup antara lain indikator SDGs
pertanian, petani gurem, petani milenial, urbanfarming, dan petani skala
kecil sesuai standar Food and Agriculture Organisation (FAO), sehingga
mampu memberikan gambaran komprehensif pertanian hingga wilayah
terkecil.
"Oleh
karena itu, perlu dukungan kolaboratif seluruh stakeholder, terutama
jajaran pemerintah daerah dan asosiasi pertanian dalam rangka persiapan
ST2023 ini," kata Herum.
Diketahui
ST2023 merupakan sensus pertanian ke tujuh yang diselenggarakan setiap
10 tahun sekali sejak 1963. Usai pembukaan oleh Wakil Gubernur dan
Kepala BPS Sumbar, Rakorda dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh
Direktur Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan BPS RI
Ihsaniruijal, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozawardi, serta akademisi
Fakultas Pertanian UNAND, DNA Kontak Tani Nelayan Andalan (KNTA) Sumbar.
