QBeritakan.com - Malaysia yang hari ini sedang menyelenggarakan pemilihan umum pada Sabtu (19/11/2022) ketika negara jiran kita itu mengalami ketidakpastian politik, kenaikan harga-harga dan kekurangan tenaga kerja untuk menggerakkan perkebunan dan jasa pekerja rumah tangga, sebagai contoh.
Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob membubarkan parlemen dan meminta pemilu, satu tahun lebih awal dari jadwal.
Langkah itu merupakan upaya mendapatkan mandat dari rakyat dan mengakhiri ketidakstabilan politik. Perdana menteri mendapat tekanan dari faksi-faksi di partainya untuk mengadakan pemilu yang dipercepat.
Hanya dalam tempo empat tahun terakhir, Malaysia mempunyai tiga perdana menteri.
Sejatinya, politik Malaysia menjadi gonjang ganjing sejak skandal korupsi miliaran dolar dari badan investasi negara 1MDB. Mantan PM Najib Razak telah divonis penjara dalam kasus itu.
Beberapa politikus senior lainnya dari partai utama Organisasi Nasional Melayu Bersatu juga berhadapan dengan hukum dalam kasus rasuah. Situasi diperburuk dengan adanya manuver politik yang menyebabkan pergantian pemerintahan dan adanya pandemi Covid.
BBC News Indonesia mulai hari ini menyajikan liputan khusus seputar pemilu Malaysia dan masalah-masalah penting yang menyertainya.
Isu-isu hangat
Kenaikan biaya hidup - sebagaimana dialami oleh penduduk di seluruh penjuru dunia - menjadi prioritas pemilih di Malaysia.
Apalagi pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat menjadi 4%-5% tahun depan, turun dari perkiraan tahun ini 6,5%-7%. Oleh karena itu, wajar apabila masalah tersebut menjadi kekhawatiran para pemilih.
"Mereka menghendaki pemerintah yang baru ini mampu menghadapi tantangan ekonomi, khususnya untuk memulihkan situasi ekonomi negara," kata Kepala Program Sains Politik, Universitas Kebangsaan Malaysia, Dr. Muhamad Nadzri Hj. Mohamed Noor.
Pandemi telah menambah jumlah golongan kelas pekerja dari sekitar 40% menjadi 60%.
"Covid 19 telah memiskinkan banyak golongan kelas menengah di Malaysia yang menyebabkan kelas pekerja bertmbah," jelasnya.
Ketegangan agama dan etnik, Indonesia 'sudah bergerak jauh'
Kedua hal itu senantiasa menjadi isu yang memecah belah dalam masyarakat yang beraneka ragam.
Mayoritas dari total 32,7 juta penduduk adalah etnik Melayu dan suku asli yang dikategorikan bumiputra sebanyak 70%, berdasarkan statistik pemerintah Malaysia edisi 2022. Etnik terbesar kedua adalah China, mencakup 22,8% dan etnik India 6,6%.
Banyak partai politik didirikan atas jalur agama dan etnik.
"Malah lebih buruk lagi, kita institusikan agama dan kaum (etnik) dalam perlembangaan dan politik kita," kata dosen senior bidang politik dari Universitas Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muis.
Dia lantas membandingkan hasil pengamatannya dengan kondisi di Indonesia.
"Politik Indonesia itu sudah bergerak jauh, bercakap tentang politik luar negeri, politik persaingan. Ini barangkali yang tidak ada dalam politik Malaysia dan mungkin kita berharap regenerasi akan menggantikan hal ini."
Masalah lain yang muncul adalah rasuah. Korupsi yang merajalela, menurut kubu oposisi, menjadi pemantik pemilu yang dipercepat.
Mantan PM Najib Razak dan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, sama-sama dikenai dakwaan korupsi setelah partai yang selalu berkuasa itu kalah pemilu 2018. Keduanya bersikukuh tidak bersalah dan mengklaim sebagai korban balas dendam politik.
"Alasan utama pemilihan digelar karena Zahid Hamidi. Dia menginginkan pemilihan dini karena dia dan timnya yakin mereka akan menang besar dalam pemilu kali ini. UMNO dan koalisi Barisan Nasional akan merebut kembali kekuasaan," ungkap mantan menteri industri utama dan calon anggota parlemen dari Partai Aksi Demokratik (DAP) Teresa Kok Suh Sim kepada BBC News Indonesia.
Ahmad Zahid Hamidi, menghadapi 47 dakwaan korupsi, menyalahgunakan wewenang dan pencucian uang. Najib Razak tengah menjalani hukuman penjara dan masih lagi menghadapi sejumlah dakwaan terpisah.
Namun Zahid Hamidi mengatakan pihaknya menyerukan pemilu yang dipercepat untuk mengembalikan mandat kepada rakyat, bukan karena kasus hukum yang dihadapi.
"Buat anggota UMNO dan sekalian pemerhati, ingin saya tegaskan sesiapa yang memomokkan bahwa saya takut atau gentar akan dinyatakan bersalah, saya yakin orang itulah sebenarnya takut dengan hamba Allah bernama Ahmad Zahid Hamidi," tegasnya kepada media.
"Kita konsisten dan istiqamah menuntut (PRU-15) karena kita menghormati mandat rakyat. Kita menghendaki pemerintahan yang mempunyai keabsahan rakyat, bukan melalui percaturan politik," tambahnya.
Mantan perdana menteri Tun Mahathir Mohamad, yang mendirikan partai baru, khawatir pemilu atau istilah di Malaysia, Pilihan Raya Umum (PRU) bisa membebaskan sosok penting di UMNO itu dari jeratan hukum.
"Supaya Zahid dapat menjadi perdana menteri, dan apabila menjadi perdana menteri segala kasusnya akan digugurkan," kata pemimpin koalisi Gerakan Tanah Air itu baru-baru ini.
Siapa yang dipilih?
Lebih dari 21 juta pemilih yang tercatat di Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR), setara dengan KPU di Indonesia akan memilih 222 anggota parlemen secara langsung. Partai politik atau koalisi partai politik yang mendapat suara mayoritas 112 berhak membentuk kabinet, lengkap dengan perdana menteri sebagai pemimpin pemerintahan.
Pada waktu bersamaan juga diadakan pemilihan perwakilan tingkat negara bagian, setara dengan pemilihan anggota DPRD di Indonesia.
Dalam catatan sejarah sejak merdeka pada 1957, koalisi Barisan Nasional - terdiri dari UMNO, MIC dan MCA - selalu berkuasa kecuali dalam pemilu 2018 ketika dikalahkan secara dramatis oleh koalisi oposisi Pakatan Harapan.
Namun pemerintahan reformis Pakatan Harapan yang dinahkodai Tun Mahathir Mohamad hanya bertahan 22 bulan. Koalisi cerai berai lantaran terjadi pertikaian internal yang bersumber dari apa yang disebut pengingkaran janji penyerahan kursi perdana menteri dari Mahathir Mohamad ke Anwar Ibrahim.
Dan kembalilah UMNO, ke puncak kekuasaan bersama mitra-mitranya. Karena bukan pemerintahan hasil pemilu, melainkan karena sodok menyodok, pemerintahan itu ramai disebut sebagai back door government, pemerintahan lewat pintu belakang untuk menyebut pemerintahan bukan hasil pemilihan.
Koalisi bertambah
Jika dalam pemilu-pemilu sebelumnya ada dua koalisi utama - kubu pemerintah dan kubu oposisi - pemilu kali ini diramaikan oleh tiga koalisi utama dan blok-blok kecil.
Yang besar adalah Barisan Nasional (BN), Pakatan Harapan (PH) dan Perikatan Nasional (PN).
BN tercatat sebagai koalisi paling tua karena memerintah lebih dari 60 tahun sejak Malaysia merdeka sampai harus menelan kekalahan mengejutkan dalam pemilu 2018. Ideologi dan kebijakannya mengikuti kepentingan etnik.
Melayu dipayungi UMNO, partai nasionalis yang membangun basis pendukung melalui sistem patron. China di bawah MCA dan etnik India diayomi oleh MIC. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob ditetapkan sebagai calon PM.
Sejak awal, Pakatan Harapan (PH) mengusung reformasi kelembagaan, mengusung pemberantasan korupsi dan mengedepankan kemajemukan budaya. Para analis memperkirakan sebagian pendukung PH yang kecewa mengalihkan suara ke UMNO di koalisi Barisan Nasional. Anwar Ibrahim diusung sebagai calon PM dari koalisi ini.
Adapun Perikatan Nasional (PN) merupakan koalisi terbaru bentukan tahun 2020 menyusul runtuhnya pemerintahan Pakatan Harapan.
Dalam pemilu 2018, Bersatu menjadi salah satu komponen parpol di koalisi itu. Namun Bersatu kemudian membelot dan di bawah presiden partai Muhyiddin Yassin bergandengan dengan UMNO dan Partai Islam se-Malaysia (PAS) untuk membentuk koalisi konservatif Melayu.
Tak lama berkuasa, PM Muhyiddin dan koalisi itu pun bubar. UMNO memerintah di bawah PM yang masa jabatannya hampir habis sekarang ini, Ismail Sabri, sedangkan Bersatu dan PAS berada di kubu oposisi di bawah bendera Perikatan Nasional.
Mahathir Mohamad, 97, yang sebelumnya juga duduk di kepengurusan Bersatu, memilih jalur sendiri. Dia membentuk Partai Pejuang dan koalisi Gerakan Tanah Air. Dalam sejumlah kesempatan Mahathir mengatakan Muhyiddin telah mengkhianatinya untuk mewujudkan ambisinya sebagai perdana menteri.
Di samping partai-partai di atas, terdapat sejumlah partai lain yang layak diperhitungkan. Di antaranya, Partai Muda pimpinan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Sesuai namanya, Muda mencerminkan diri sebagai parpol yang membawa semangat muda. Dalam pemilu sekarang, Muda menjalin kerja sama dengan PH.
Lalu, partai-partai dari Negara Bagian Sabah dan Serawak bisa menjadi penentu kemenangan suatu koalisi.
Siapa yang bakal diunggulkan?
Para analis memperkirakan pemilu kali ini sangat ketat. Kubu oposisi semakin terpecah belah dengan semakin banyaknya partai yang merebutkan lumbung suara yang sama.
Mujibu Abdul Muis
"Kita risau dalam keadaan pembangkang (oposisi) masih dilihat terpecah dan muncul blok pembangkang yang lain.
"Ada partai Tun Mahathir dan tentu Perikatan Nasional kita takut suara-suara yang terpecah dari partai-partai ini masih lagi memberi hasil yang lumayan kepada BN," jelas dosen senior bidang politik dari Universitas Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muis dalam wawancara dengan wartawan BBC News Indonesia, Rohmatin Bonasir.
Membandingkan manifesto parpol dan koalisi, ia menilai manifesto BN lebih menyasar ke kondisi yang terjadi, yakni ekonomi dan kestabilan politik.
Bagaimanapun, kata pengamat politik Dr. Muhamad Nadzri Hj. Mohamed Noor, pemilu kemungkinan tidak akan memunculkan pemenang tunggal secara meyakinkan dari enam blok partai politik.
"Aktor utamanya masih tiga saja, Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional agak lemah di tingkat nasional. Kompetisi yang paling kuat antara Barisan Nasional menentang Pakatan Harapan. Persoalannya sejauh mana Perikatan Nasional bisa merebut kursi BN atau PH," jelas kepala Program Sains Politik, Universitas Kebangsaan Malaysia tersebut.
Namun kunci ke Putrajaya, lanjutnya, terletak pada kemampuan BN atau PH untuk meraih dukungan dari koalisi-koalisi yang lain.
***Tulisan ini merupakan bagian dari Liputan Khusus Pemilu Malaysia di situs BBC News Indonesia dan dalam siaran Dunia Pagi Ini BBC Indonesia.
